Analisis Implementasi Penatausahaan Keuangan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Sukabumi
DOI:
https://doi.org/10.55338/jeama.v5i1.674Kata Kunci:
SIPD, Penatausahaan Keuangan, SP2D, BPKAD, Efektivitas Sistem.Abstrak
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Modul Penatausahaan Keuangan SIPD dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah mengintegrasikan alur penatausahaan secara digital, namun efektivitasnya sering terhambat oleh kendala teknis berupa ketidakstabilan jaringan internet dan gangguan pada server pusat. Dampak dari hambatan ini adalah terjadinya penundaan pencairan dana yang berisiko pada kelancaran arus kas daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital keuangan daerah memerlukan dukungan infrastruktur yang andal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi risiko untuk menjaga kontinuitas layanan administrasi keuangan.
Referensi
C. A. Adisi and A. Sadad, “Peran sistem informasi manajemen dalam efisiensi pelayanan publik,” Jurnal Administrasi Publik, vol. 10, no. 2, pp. 45–60, 2022.
D. Indriasari and S. Rahayu, “Tantangan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di era digital,” Jurnal Administrasi Publik, vol. 8, no. 1, pp. 20–35, 2020
Y. Sari and A. Nugroho, “Evaluasi efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah: Studi kasus di Provinsi Jawa Barat,” Jurnal Administrasi Publik, vol. 9, no. 3, pp. 100–115, 2021.
A. Putra, B. Santoso, and C. Wibowo, “Kendala teknis dalam digitalisasi keuangan daerah: Analisis implementasi SIPD di beberapa kabupaten,” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 11, no. 4, pp. 200–215, 2022.
M. Maulani, A. Anshori, and D. Andriani, “Analisis kendala sistem informasi pemerintahan daerah dalam proses birokrasi,” Jurnal Manajemen Keuangan Daerah, vol. 12, no. 2, pp. 50–65, 2024, doi: 10.54371/jiip.v7i2.3451.
D. A. Putri and A. Nurdin, “Peran bendahara dalam penatausahaan keuangan berbasis digital,” Jurnal Riset Akuntansi, vol. 11, no. 1, pp. 30–45, 2023.
R. S. Ratu and H. Haromin, “Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah melalui SIPD,” Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, vol. 13, no. 3, pp. 70–85, 2024.
W. H. DeLone and E. R. McLean, “The quest for the dependent variable,” Information Systems Research, vol. 27, no. 1, pp. 60–95, 2016, doi: 10.1287/isre.3.1.60.
A. Rahman and S. Dewi, “Mitigasi risiko infrastruktur dalam implementasi SIPD: Pengabdian masyarakat di kabupaten terpencil,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi, vol. 5, no. 2, pp. 120–135, 2023.
I. N. Fitriani, “Analisis implementasi penatausahaan keuangan SIPD pada BPKAD Kabupaten Sukabumi,” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nusa Putra, vol. 8, no. 1, pp. 40–55, 2024.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Intan Nursuci Fitriani, Elin Paulina
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
