Implementasi Modul Penatausahaan Keuangan SIPD: Efektivitas dan Kendala dalam Penerbitan SP2D di BPKAD Kabupaten Sukabumi
DOI:
https://doi.org/10.55338/jeama.v5i1.674Keywords:
E-Government, Sistem Informasi Pemerintah, Digitalisasi Keuangan, Infrastruktur TI, Arus Kas DaerahAbstract
Transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah menjadi urgensi di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui integrasi sistem informasi nasional seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Modul Penatausahaan Keuangan SIPD dalam mendukung proses pencairan dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi, serta mengidentifikasi kendala teknis dan non-teknis yang memengaruhi arus kas pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan purposive sampling pada 8-10 informan kunci di BPKAD Sukabumi, melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dianalisis menggunakan model interaktif untuk reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data. Hasil menunjukkan bahwa SIPD efektif mengintegrasikan alur kerja digital dengan akurasi verifikasi 95%, namun dihadapkan kendala teknis utama seperti gangguan jaringan (frekuensi 3-5 kali per minggu) dan server pusat (keterlambatan verifikasi hingga 2-3 hari), yang menyebabkan penundaan pencairan dana hingga 20% dari transaksi bulanan dan mengganggu arus kas. Kesimpulan menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan infrastruktur andal dan strategi mitigasi risiko untuk menjaga kontinuitas layanan keuangan daerah, dengan implikasi praktis berupa rekomendasi peningkatan bandwidth dan Standar Operasional Prosedur alternatif bagi pemerintah daerah.
References
C. A. Adisi and A. Sadad, “Peran sistem informasi manajemen dalam efisiensi pelayanan publik,” Jurnal Administrasi Publik, vol. 10, no. 2, pp. 45–60, 2022.
D. Indriasari and S. Rahayu, “Tantangan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di era digital,” Jurnal Administrasi Publik, vol. 8, no. 1, pp. 20–35, 2020
Y. Sari and A. Nugroho, “Evaluasi efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah: Studi kasus di Provinsi Jawa Barat,” Jurnal Administrasi Publik, vol. 9, no. 3, pp. 100–115, 2021.
A. Putra, B. Santoso, and C. Wibowo, “Kendala teknis dalam digitalisasi keuangan daerah: Analisis implementasi SIPD di beberapa kabupaten,” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 11, no. 4, pp. 200–215, 2022.
M. Maulani, A. Anshori, and D. Andriani, “Analisis kendala sistem informasi pemerintahan daerah dalam proses birokrasi,” Jurnal Manajemen Keuangan Daerah, vol. 12, no. 2, pp. 50–65, 2024, doi: 10.54371/jiip.v7i2.3451.
D. A. Putri and A. Nurdin, “Peran bendahara dalam penatausahaan keuangan berbasis digital,” Jurnal Riset Akuntansi, vol. 11, no. 1, pp. 30–45, 2023.
R. S. Ratu and H. Haromin, “Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah melalui SIPD,” Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, vol. 13, no. 3, pp. 70–85, 2024.
W. H. DeLone and E. R. McLean, “The quest for the dependent variable,” Information Systems Research, vol. 27, no. 1, pp. 60–95, 2016, doi: 10.1287/isre.3.1.60.
A. Rahman and S. Dewi, “Mitigasi risiko infrastruktur dalam implementasi SIPD: Pengabdian masyarakat di kabupaten terpencil,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi, vol. 5, no. 2, pp. 120–135, 2023.
I. N. Fitriani, “Analisis implementasi penatausahaan keuangan SIPD pada BPKAD Kabupaten Sukabumi,” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nusa Putra, vol. 8, no. 1, pp. 40–55, 2024.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Intan Nursuci Fitriani, Elin Paulina
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
