ANALISIS BELANJA MODAL DAN BELANJA SOSIAL DALAM APBD TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Penulis

  • Charles Fransiscus Ambarita Universitas Negeri Medan
  • Christella Miranda Josephine Simbolon Universitas Negeri Medan

DOI:

https://doi.org/10.55338/jeama.v5i1.852

Kata Kunci:

belanja modal, belanja sosial, kemiskinan, APBD, desentralisasi fiskal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh belanja modal dan belanja sosial dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2016–2025. Dalam
konteks desentralisasi fiskal, APBD memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan
analisis regresi linear berganda, di mana tingkat kemiskinan dijadikan sebagai variabel terikat, sedangkan belanja modal
dan belanja sosial sebagai variabel bebas. Data penelitian bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik dan laporan
realisasi APBD.Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel independen tidak memberikan pengaruh
signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang tercermin dari nilai signifikansi uji F sebesar 0,150 (>0,05) . Secara parsial,
belanja modal memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan, sedangkan belanja sosial menunjukkan hubungan positif
yang juga tidak signifikan . Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,419 mengindikasikan bahwa variasi tingkat
kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut hanya sebesar 41,9%, sementara sisanya dipengaruhi oleh
faktor lain di luar model penelitian .Temuan ini menunjukkan bahwa peran kebijakan fiskal daerah dalam menurunkan
kemiskinan masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran belanja sosial,
dampak belanja modal yang bersifat jangka panjang, serta adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena
itu, diperlukan perbaikan dalam kualitas perencanaan, ketepatan alokasi anggaran, serta penerapan kebijakan berbasis
outcome guna meningkatkan efektivitas APBD dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Referensi

H. B. Aini and dkk, Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2025.

A. Fitria and dkk, ‘Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat’, Equilibrium Journal, 2023.

N. Nadofah and dkk, ‘Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia: Evaluasi 38 Provinsi’, Dinamika Governance, 2024.

S. Hasna, Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi Daerah. Jurnal BPPK Kemenkeu, 2018.

B. Juanda and dkk, Konsolidasi Desentralisasi Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2016.

S. Yuvanda and dkk, ‘Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Ekonomi Daerah’, Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2024.

S. Zarkasyi and dkk, Analisis Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bulukumba. MSEJ, 2023.

C. Ukhti, ‘EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2000-2022’. 2026.

Z., ‘Haoxing and C’, System, no. 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.

H. Simangunsong and D. Sihotang, ‘The Impact of Economic Conditions on Social Assistance Programs and Poverty Alleviation’, Law Econ, vol. 17, no. 2, pp. 73-91, 2023, doi: 10.35335/laweco.v17i2.2.

R. M. Anggraeni, M. Khusaini, and F. Prasetyia, ‘Fiscal Decentralization and its Effect on Poverty Alleviation: Case Study of Indonesia’, Bull. Islam. Econ, vol. 1, no. 2, pp. 35-48, 2023, doi: 10.14421/bie.2022.012-04.

R. Fitrianti, M. Zaenal, S. Fattah, and N. Hidayah, ‘Flypaper Effect: Analysis of Financial Transfers From the Central Government To Provincial Regions in Indonesia’, Public Munic. Financ, vol. 14, no. 1, pp. 54-64, 2025, doi: 10.21511/pmf.14(1).2025.05.

B. P. S. P. S. Utara, Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024. Medan: BPS Sumut, 2024.

B. P. S. Utara, ‘Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023’. Medan, 2021.

A. H. Nasution, ‘Dampak Realokasi Anggaran (Refocussing) Terhadap Indikator Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara Selama Masa Pandemi’, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol. 14, no. 2, pp. 112–128, 2023.

W. Bank, Social Safety Nets in Indonesia: Achievements and Challenges. Washington DC: World Bank Group, 2020.

P. P. S. Utara, ‘Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025’. Medan, 2024.

R. Chambers, ‘Poverty and livelihoods: Whose reality counts?’, Environment & Urbanization, vol. 7, no. 1, pp. 173–204, 1995, doi: 10.1177/095624789500700106.

Z. Haoxing and C. System, No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.

H. Simangunsong and D. Sihotang, ‘The Impact of Economic Conditions on Social Assistance Programs and Poverty Alleviation’, Law and Economics, vol. 17, no. 2, pp. 73–91, 2023, doi: 10.35335/laweco.v17i2.2.

R. Fitrianti, M. Zaenal, S. Fattah, and N. Hidayah, ‘Flypaper Effect: Analysis of Financial Transfers From the Central Government To Provincial Regions in Indonesia’, Public and Municipal Finance, vol. 14, no. 1, pp. 54–64, 2025, doi: 10.21511/pmf.14(1).2025.05.

R. M. Anggraeni, M. Khusaini, and F. Prasetyia, ‘Fiscal Decentralization and its Effect on Poverty Alleviation: Case Study of Indonesia’, Bulletin of Islamic Economics, vol. 1, no. 2, pp. 35–48, 2023, doi: 10.14421/bie.2022.012-04.

Diterbitkan

2026-05-18

Cara Mengutip

Ambarita, C. F., & Simbolon, C. M. J. (2026). ANALISIS BELANJA MODAL DAN BELANJA SOSIAL DALAM APBD TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA . Jurnal Ekonomi, Akutansi Dan Manajemen Nusantara, 5(1), 55–62. https://doi.org/10.55338/jeama.v5i1.852